Maestro-News.com, Gorut — Salah satu aktivis yang sejak awal memperjuangkan nasib tenaga PPPK Paruh Waktu, Ismail Musada, S.H., memberikan apresiasi sekaligus peringatan keras kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Menurut Ismail, langkah Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, dalam memperjuangkan hak-hak tenaga PPPK Paruh Waktu merupakan bukti nyata keberpihakan kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat.
“Selama bertahun-tahun kami menunggu keadilan, dan hari ini apa yang menjadi harapan PPPK Paruh Waktu akhirnya diwujudkan dengan kerja nyata oleh Bupati,” tegas Ismail kepada awak media ini, Selasa (7/10).
Ia menyebut, sebanyak 1.112 tenaga PPPK Paruh Waktu kini telah diusulkan dan diinput ke dalam sistem, yang menurutnya merupakan langkah maju dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer di Gorontalo Utara.
Namun demikian, Ismail mengingatkan agar keberhasilan ini tidak membuat pemerintah daerah menjadi lengah. Ia menegaskan bahwa peran aktivis bukan hanya memberikan pujian, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.
“Kita wajib mengapresiasi jika pemerintah berpihak kepada rakyat. Tapi kalau ada kebijakan yang melenceng dari kepentingan rakyat, maka harus dikritisi dengan tegas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ismail menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).
“Bupati harus berani mengevaluasi kinerja Sekda dan BKPP. Masalah yang terjadi selama ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan kepegawaian. Jangan sampai kesalahan serupa terulang kembali,” tegasnya.
Ia menambahkan, dua sektor paling vital dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah keuangan dan kepegawaian, yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
“Objek vital daerah itu ada di keuangan dan kepegawaian. Dua sektor ini harus dibenahi agar pemerintahan berjalan bersih, profesional, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
