MAESTRO-NEWS.COM, Gorontalo Utara – Aksi ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahardika mengguncang halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin (20/10/2025). Massa menuntut ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum atas berbagai persoalan yang dinilai mencoreng integritas pemerintahan di Gorut.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti empat isu utama yang belum mendapat penyelesaian tegas, yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Jabal Iqro, polemik Bimtek BKAD, pengelolaan RS ZUS, serta dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf.
Situasi mulai mencuri perhatian publik ketika Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, turun langsung menemui massa.
Thariq secara terbuka menyampaikan bahwa kasus dugaan ijazah palsu tersebut telah ditangani oleh Polda Gorontalo.
> “Untuk persoalan ijazah, Ibu Nurjanah Hasan Yusuf, sekarang itu sudah ada dalam penanganan di Polda Gorontalo,” ungkap Thariq di hadapan para mahasiswa.
Pernyataan itu memantik respon keras dari Aliansi Mahardika, yang mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih. Mereka menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya menyerahkan kasus ini ke aparat hukum, melainkan juga harus menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap pejabat yang tersangkut dugaan pelanggaran etik.
Tak hanya soal ijazah, Bupati Thariq juga menyinggung dugaan penyimpangan pada kegiatan Bimtek BKAD 2023–2024. Ia menegaskan tidak akan mentolerir pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan.
> “Untuk Kadis PMD, tanpa perlu saya copot, ketika sudah ada penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, maka otomatis akan diberhentikan,” ujarnya tegas.
Bupati juga menjawab tuntutan transparansi publik soal dokumen kerja sama pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito. Ia bahkan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk meninjau langsung isi dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dan izin pengelolaan pulau.
> “Silakan perwakilan mahasiswa melihat langsung dokumen tersebut agar semuanya jelas dan tidak ada prasangka,” katanya.
Aksi Aliansi Mahardika berakhir dengan penandatanganan petisi moral sebagai bentuk komitmen untuk terus mengawal integritas dan tata kelola pemerintahan di Gorontalo Utara.
> “Kami akan terus memantau. Jika kasus-kasus ini tidak diselesaikan secara transparan, kami siap turun kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas pernyataan penutup Aliansi Mahardika.
