Maestro-news.com – Suasana ruangan mendadak hening saat perwakilan Aliansi Ibu Indonesia, Anet Mau, menyampaikan aspirasinya dengan nada bergetar dan emosional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Anggota Komisi IX DPR RI yang disiarkan langsung TVR Parlemen pada Kamis 16 Juli 2026, koalisi MBG Watch tersebut mengungkap berbagai kelemahan mendasar dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendesak agar mega-proyek tersebut segera dihentikan.
Anet Mau secara lugas menuding proyek bernilai fantastis ini sebagai kebijakan yang sangat bias gender, patriarki, dan terkesan meremehkan kapasitas serta pengetahuan para ibu dalam mengelola gizi keluarga. Dirinya menyatakan kekecewaan mendalam karena struktur pengambil keputusan di Badan Gizi Nasional (BGN) minim keterwakilan perempuan.
“Jika menilik dari perspektif perempuan, ini adalah program paling seksis dan patriarki. Program yang katanya menolong perempuan tetapi justru paling tidak mendengar suara perempuan. Bicara makan itu bicara ibu, bicara keluarga. Di mana suara kami dalam jajaran penentu kebijakan proyek mega-budget ini?” tegas Anet di hadapan para anggota dewan.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah inefisiensi anggaran yang dikelola birokrasi proyek jika dibandingkan dengan kemampuan pengelolaan domestik seorang ibu. Anet memaparkan bagaimana dana bansos masyarakat dipotong demi mendanai proyek MBG, padahal dana tersebut jauh lebih berdaya guna jika diserahkan langsung ke tangan perempuan.
Ia memberikan simulasi sederhana mengenai perputaran ekonomi rumah tangga. Di tangan seorang ibu yang lihai berhemat, dana sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 mampu dikonversi menjadi hidangan bergizi yang cukup untuk memberi makan seluruh anggota keluarga dalam satu rumah.
“Jangan tanya di tangan kami uang 15.000 bisa jadi berapa. Dengan 15.000 yang diberikan pemerintah, jika ditambah 10.000 dari pendapatan ibu, total 25.000 itu bisa membuat satu rumah makan. Lewat proyek ini, uang 15.000 hanya habis untuk satu anak untuk satu kali makan. Jangan lawan perempuan soal cara berhemat,” cetusnya.
Kritik tajam mengalir deras saat membahas aspek kelayakan dan rantai distribusi logistik makanan. Aliansi Ibu Indonesia menyangsikan status gizi makanan kotak yang didistribusikan melalui pihak ketiga. Jarak pengiriman yang jauh dinilai merusak kualitas nutrisi, kontras dengan masakan rumah yang selalu disajikan hangat oleh para ibu.
Lebih menyakitkan lagi, program ini telah menelan korban dengan adanya rentetan kasus dugaan keracunan makanan massal yang dialami anak-anak sekolah di beberapa daerah. Negara dinilai abai dan lepas tangan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan akibat insiden tersebut.
Anet mempertanyakan nurani pemerintah ketika melihat para orang tua miskin yang tidak memiliki jaminan BPJS terpaksa kelimpungan membiayai perawatan anak mereka di rumah sakit tanpa adanya ganti rugi atau bahkan sekadar permohonan maaf dari pusat.
“Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Kelimpungan pemda mengatasi ini, sementara pusat mengklaim sedang membela orang miskin. How dare you!” serunya.
Secara terbuka, Anet juga menyentil kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Menurutnya, pemosisian figur perempuan di pucuk lembaga tidak berarti apa-apa jika kebijakan yang ditelurkan tetap mengabaikan realita di lapangan. “Walau dia berjenis kelamin perempuan, kalau dia sungguh-sungguh seorang ibu, dia pasti paham bahwa this is not the way you feed the children,” ujarnya ketus.
Terkait narasi pemerintah yang menggembar-gemborkan program MBG sebagai solusi penekanan angka stunting (tengkes), Aliansi Ibu Indonesia menilai argumen tersebut keliru secara ilmiah dan akademis. Intervensi pencegahan tengkes seharusnya berfokus total pada 1.000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak masa kehamilan.
Anet membawa pesan pilu mengenai realita buruknya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, seperti di Papua, di mana ibu hamil kehilangan nyawa hanya karena akses jalan menuju puskesmas rusak parah dan minimnya peralatan medis dasar.
Aliansi mendesak agar anggaran MBG dialihkan untuk perbaikan infrastruktur kesehatan dan penguatan kader Posyandu serta Puskesmas yang memegang data valid kantong-kantong kemiskinan, alih-alih membangun Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG) di wilayah yang tidak tepat sasaran hanya karena alasan infrastruktur di daerah miskin dianggap buruk.
Mengakhiri penyampaiannya, Anet Mau mengingatkan fungsi hakiki DPR RI sebagai lembaga pengawas jalannya demokrasi demi melindungi hak anak-anak Indonesia. Ia meminta pemerintah berhenti memaksakan kehendak politik, mendengarkan para akademisi serta ahli gizi, dan mulai bersikap beradab dalam mengelola hak pangan rakyat.
