maestro-news.com – Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan melalui Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen negara dalam memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan serta mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Pelaksanaan program revitalisasi juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan yang mengatur mekanisme penyaluran dana hingga pelaksanaan pembangunan di sekolah penerima.
Sesuai petunjuk teknis, dana bantuan pemerintah disalurkan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening resmi satuan pendidikan penerima melalui bank penyalur. Dengan mekanisme tersebut, dana bantuan tidak melewati rekening pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan.
Setelah sekolah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), masing-masing satuan pendidikan wajib membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Panitia inilah yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembangunan secara swakelola.
Tugas P2SP meliputi penyusunan dokumen teknis, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan fisik, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Dinas Pendidikan berperan melakukan koordinasi, fasilitasi, verifikasi data, monitoring, evaluasi, serta pendampingan administrasi sesuai kewenangannya. Pada tahap awal, Dinas Pendidikan juga melakukan konfirmasi data calon penerima bantuan dan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi sebelum penetapan penerima bantuan dilakukan.
Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan dana maupun pelaksanaan pembangunan sepenuhnya berada di tangan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) pada masing-masing sekolah.
Pemerintah berharap pembagian kewenangan tersebut mampu mewujudkan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Selain memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, pola pelaksanaan secara swakelola juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal serta pembelian material bangunan dari penyedia di lingkungan setempat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
