MAESTRO-NEWS.COM, Jakarta, — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya tata kelola pemerintahan daerah (Pemda). Ia menegaskan, praktik jual-beli jabatan, gratifikasi, hingga proyek fiktif masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Menkeu dalam Rapat Pengendali Inflasi yang digelar secara virtual di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengutip data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan masih banyaknya kasus penyimpangan di sejumlah daerah.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya.
Integritas Daerah Masih Rendah
Kekhawatiran Menkeu diperkuat oleh hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, di mana skor integritas nasional hanya mencapai 71,53, masih di bawah target 74. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pemerintah daerah justru berada di zona merah, dengan rata-rata skor provinsi 67 dan kabupaten 69.
Purbaya menyebut bahwa sumber utama penyelewengan di daerah berasal dari jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia memperingatkan, jika hal ini tidak dihentikan, maka bukan hanya program pembangunan yang tersendat, tetapi juga dapat menyebabkan kebocoran anggaran negara.
Ultimatum Dua Triwulan
Dalam arahannya, Purbaya memberikan ultimatum keras kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam waktu dua triwulan ke depan.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas (Presiden Prabowo). Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong,” ujarnya, sembari menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto enggan menaikkan Transfer ke Daerah (TKD) jika masalah integritas di daerah belum dibenahi.
Dorong Disiplin dan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa penggunaan anggaran yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk mendorong kepercayaan publik, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya percaya dengan kerja, disiplin, dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional,” tutupnya.Tim Red
